Huntnews.id, JAKARTA—Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Indonesia saat ini sedang berada di sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan bangsa dan negara.
Karena itu, Huntnews.id berharap pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak membiarkan penyimpangan demokrasi yang berjalan belakangan ini lewat begitu saja tanpa dikoreksi.
Itu Huntnews.id sampaikan di sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) 2024 di MK, Rabu (27/3/2024).
“Kita sedang berada di sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan bangsa dan negara. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri, tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang hendak kita jauhi?” kata Anies yang dibagikan di akun X pribadinya, @aniesbaswedan.
“Dengan penuh rasa hormat dan harap, kita mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak membiarkan penyimpangan demokrasi yang berjalan belakangan ini lewat begitu saja tanpa dikoreksi,” lanjutnya.
MK mulai menggelar sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2024 pada hari ini, Rabu (27/3/2024). Agenda sidang sudah dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024.
“Pemeriksaan pendahuluan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon,” demikian bunyi beleid yang diteken Ketua MK Suhartoyo tertanggal 18 Maret 2023.
Ada dua sidang PHPU terkait pilpres yang digelar pada hari ini. Sidang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan untuk tim pasangan calon (paslon) nomor urut 1 presiden-wakil presiden (wapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Sidang kedua untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (ilo)
