[Update] Info Todung Mulya Lubis Sebut KPU, Bawaslu, dan Kubu Prabowo-Gibran Anggap MK Peradilan Pidana Update 2023

Huntnews.id, JAKARTA—Todung Mulya Lubis menuding pihak KPU, Bawaslu dan Tim Prabowo-Gibran sudah menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan pidana.

Ketua Tim Hukum pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md itu menegaskan hal itu dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu (30/3/2024).

“Jadi mandat kepada hakim MK itu, yang dilihat oleh mereka sebagai hal yang sangat terbatas, limited, itu hanya berfokus pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara,” kata Todung dikutip dari Inilah.com.

Padahal, ujar Todung, gugatan yang diajukan pihaknya harus dapat dilihat melalui pendekatan hukum yang formalistik, normatif, dan pembuktiannya harus melakukan pembuktian pidana. Karenanya dibutuhkan keyakinan dalam membuktikan gugatan tersebut dalam sidang MK.

“Jadi harusnya standar pembuktian itu tidak seketat itu, standar pembuktian itu sama dengan proses hukum perdata. Ini yang saya kira akan menjadi tantangan untuk hakim MK,” ujarnya.

Dengan demikian, Hakim MK dituntut untuk membuktikan dengan bukti-bukti dalam perspektif tanpa ragu dan masuk akal. Karena jika MK masih ragu untuk membuat keputusan bagus, maka mereka tidak mampu mengembalikan muruah yang telah dihancurkan oleh mantan Ketua Hakim MK, Anwar Usman.

“Misalnya, mendiskualifikasi pasangan pasangan tertentu dalam pilkada dan juga melakukan pemilu ulang,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *