[Update] Info Tim AMIN Akan Laporkan Jokowi ke Bawaslu terkait Pernyataan Boleh Memihak Update 2023

Huntnews.id – Tim AMIN akan laporkan Jokowi ke Bawaslu. Itu terkait pernyatannya bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir.

Ari mengatakan, pihaknya akan memberikan analisa terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut, dan melaporkannya ke Bawaslu RI.

“Iya, kami akan memberikan pendapat hukum kami, analisa hukum kami kepada Bawaslu. Dan silakan Bawaslu untuk menyikapi nanti,” ungkap Ari Yusuf di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.

Saat ini kata Ari, tim yang ada di Jakarta, sedang menyiapkan berkas hasil analisa itu. “Kita format secara baik. Kita akan buat laporan ke Bawaslu terkait ini,” ungkapnya.

Menurut Ari, pernyataan tersebut diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara. Dia juga menduga banyak fasilitas negara yang sulit dibedakan untuk kepentingan kampanye.

“(Terkait dugaan) kepentingan berbangsa dan bernegara. Jadi lebih kepada kalau bicara aturan formil dibuatlah semua aturan formil ini dibuat. Bagaimana kemarin misalnya contoh menteri menteri itu ketika mereka mencalonkan diri harusnya kan mengundurkan diri. Sekarang tidak begitu cukup cuti,” ungkap Ari.

Dia menambahkan, cuti pun dengan penuh fasilitas, tidak bisa dibedakan. “Jadi banyak sekali aturan-aturan yang katanya sesuai aturan, tapi aturan itu dibuat secara tidak benar,” imbuhnya.

Selain ke Bawaslu, Tim Hukum Timnas AMIN juga akan memberikan analisis hukum tersebut ke KPU RI. Harapan Ari, kedua lembaga tersebut, KPU dan Bawaslu, menyikapi laporannya.

“Seperti yang saya katakan tadi, mereka berkampanye pada waktu itu Pak Jokowi dia selaku presiden incumbent (petahana), Bu Mega dia selaku ketua partainya, Pak Jokowi selaku apa? Selaku bapaknya?” tanya Ari Yusuf.

“Apa boleh selaku bapaknya boleh mengorbankan bangsa dan negara untuk kepentingan anaknya ini menjadi pertanyaan kita dan ini dampaknya luar biasa lho, menyampaikan itu di sampingnya ada Pak Prabowo dan di lingkungan TNI, ini kan menjadi pertanyaan juga, sehingga TNI Polri kebingungan harus bersikap seperti apa,” sambungnya.

Ari juga mengomentari aturan presiden boleh berkampanye yang dibuat sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, aturan itu dibuat demi mengatur Presiden petahana yang akan maju Pilpres untuk periode kedua.

“Nah memang betul bahwa aturan karena aturan itu kan dibuat seperti juga MK, putusan MK itu juga dibuat seperti itu juga, tapi perlu ingat filosofi kenapa bisa ada aturan seperti itu? Dulu aturan itu munculnya ketika zamannya SBY presiden incumbent mau mencalonkan diri lagi dia boleh berkampanye itu maknanya,” katanya.

“Sehingga ketika Jokowi yang kedua kali dia boleh berkampanye tapi kan sekarang mereka bukan incumbent, Pak Jokowi bukan incumbent, Pak Jokowi ini adalah Presiden tidak bisa dipilih lagi,” sambungnya.

Sebelumnya saat diwawancarai sejumlah wartawan ketika di Lanud Halim Perdanakusuma, Presiden Jokowi mengatakan soal aturan di mana menteri bahkan presiden boleh berkampanye dan memihak. Hal itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pertanyaan wartawan soal menteri yang kampanye.

“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024 lalu.

Namun, Jokowi buru-buru mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.

“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” tambahnya. (bs/asw)

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *