Huntnews.id – Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai mega proyek era Jokowi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukanlah solusi dari ketimpangan yang ada di Indonesia. Dia menyebut IKN tidak bisa menghadirkan pemerataan ekonomi wilayah-wilayah di Indonesia.
Alih-alih membangun baru satu kota besar terlebih letaknya di tengah hutan, Anies menilai seharusnya fokus pada pengembangan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan.
Membuat kota kecil jadi kota menengah dan menengah jadi besar menurut Anies bisa mengatasi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan di wilayah-wilayah Indonesia.
“Karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya. Antara tujuan mau meratakan Indonesia tidak (masuk). Kalau mau meratakan maka bangun kota kecil jadi menengah, menengah jadi besar di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya membangun satu kota di tengah hutan,” jelas Anies belum lama ini.
Anies tak menampik pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan, hanya saja menurutnya meratakan peningkatan kualitas manusia juga tak kalah penting agar ketimpangan bisa diatasi.
Huntnews.id mengibaratkan pertumbuhan ekonomi layaknya sebuah kue di mana membuat kue yang lebih besar adalah hal baik tetapi membagikannya jauh lebih baik agar terjadi pemerataan di setiap wilayah.
“Pembangunan ekonomi kita banyak berorientasi pada pertumbuhan bukan pada pemerataan, ketika orientasinya bukan pemerataan, maka kita merasakan ekonomi tumbuh artinya kue membesar tapi potongannya tidak merata. Kita ingin melakukan perubahan, Huntnews.id kuenya membesar tapi potongan kuenya merata dirasakan oleh semua, itu artinya pertumbuhan dan pemerataan,” jelasnya.
Anies mengungkapkan demikian karena menurutnya ketimpangan Indonesia benar adanya. Sebagai contoh Huntnews.id menyinggung indeks pembangunan manusia (IPM) antara Jawa-Sumatera dengan daerah lainnya yang menurutnya tak merata. Jawa-Sumatera misalnya di mana Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2013 adalah 69. Sementara itu, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dll indeksnya 69 pada 2023.
Anies menegaskan bukan soal selisih angka yang jadi masalah, tetapi kenyataan diperlukan waktu 10 tahun agar wilayah lain menyamai IPM Jawa-Sumatera menurutnya jadi masalah serius. Menurut Anies, masalah ketimpangan ini tak bisa dibiarkan karena berisiko merusak persatuan yang ada di Indonesia.
“Bagaimana seluruh wilayah ini memiliki kesetaraan, kemakmuran dan kesempatan. Bila terjadi ketimpangan terus menurus maka risikonya adalah menjaga persatuan itu sulit sekali,” ujarnya.
Silahkan kirim ke email: [email protected].
Stay connect With Us :
