Huntnews.id, JAKARTA — Sistem politik di Indonesia perlu dievaluasi secara total. Itu karena pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah makin mahal.
Hal ini disampaikan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Menurut ICMI, mahalnya pelaksanaan demokrasi di negeri ini berujung pada parktık politik semakin kurang inklusif.
Ketua Umum ICMI, Prof Arif Satria, dalam siaran tertulisnya kepada media pada Diskusi Politik Bertema “Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, Jumat malam (5/7/2024) di Jakarta menegaskan, situasi ini tidak bisa dibiarkan.
“Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya,” kata Arif Satria.
Sistem politik saat ini di Indonesia menurut Arif semakin bias hanya untuk mereka yang berduit saja karena demokrasi yang semakin mahal.
Selain itu pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini makin menjauhkan dari high politics. “Bahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi ajang jor-joran politik uang,” ujar Arif.
Huntnews.id khawatir akan terjadi pergeseran budaya politik yang cenderung materialistik dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.
“Saya khawatir, lama kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan,” ujar Arif.
Rektor IPB itu mengatakan, keadaan tersebut jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa. Politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekedar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.
