[Update] Info Ryaas Rasyid: Suruh Prabowo Tolak Menang Cara Curang, Dia Pernah Jadi Korban Update 2023

Huntnews.id – Ryaas Rasyid mengingatkan Prabowo, agar menolak menang dengan cara curang. Pasalnya kata guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu, Prabowo pernah jadi korban kecurangan yang sama pada 2019.

Itu diungkap Prof Ryaas Rasyid dalam konferensi pers “100 Tokoh Menolak Pemilu Curang Terstruktur, Sistematis dan Masif di Jakarta pada Rabu, 21 Februari 2024.

Hadir pada kesempatan itu sejumlah tokoh. Di antaranya, Din Syamsuddin, Fachrul Razi (mantan Menag), Roy Suryo (mantan Menpora), juga mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Pada kesempatan tersebut, Prof Ryaas mengatakan, jangan menolak hasil pemilu, karena akan memunculkan ide untuk pemilu ulang, yang akan menguntungkan Presiden Joko Widodo, karena akan memperpanjang masa jabatannya.

“Kita harus jelas posisinya. Jangan sampai ada kesepakatan menolak hasil pemilu, yang untung Jokowi, dia presiden terus,” ujar Ryaas.

Yang harus dilakukan kata Ryaas, menuntut dugaan kecurangan dan kejahatan Pemilu dibongkar.

“Kita harus menuntut (dugaan) kejahatan (pemilu) dibongkar semua. Kembalikan semua angka-angka C1 itu ke TPS,” sambungnya.

Menurut Ryaas, semua ini dimanipulasi. Semua kecurangan ini kata dia, untuk mencegah 01 naik.

“Apakah 02 dalam hal ini Prabowo, rela menjadi pemenang dengan cara curang?” tanya Ryaas.

“Saya mengimbau kecurangan dihentikan dan dibuktikan,” tegasnya.

Dia juga meminta disampaikan kepada Prabowo, agar jangan mau menerima menang dengan cara curang.

“Banyak teman-temannya di sini. Beritahu Pak Prabowo, jangan mau menjadi korban. Karena begini, kecurangan yang berlangsung sekarang ini sama dengan kecurangan 2019. Masa dia sampai hati (menang), sama dengan kecurangan yang terjadi dulu,” ungkap Ryaas.

“Mestinya dia menolak menang secara curang, karena pernah kalah karena curang,” imbuhnya.

Sekali lagi, Ryaas meminta agar jangan memberi kesempatan membuat pemilu baru.

“Jangan sampai kesempatan ditunda dan bikin pemilu baru. Kesenangan Pak Jokowi itu,” ucapnya.

Menurut Ryaas, Jokowi seharusnya bukan dimaksulkan lewat MPR atau pengadilan. Melainkan desakan rakyat.

“Kita suruh saja dia mundur. Dia adalah sumber dari kejahatan ini. Harus tegas itu, jangan main-main,” ungkap Ryaas.

“Masa sampai hati Prabowo menerima dengan cara curang. Mestinya Prabowo ini yang protes, saya tidak mau menang dengan cara curang,” lanjutnya.

Ryaas juga merasa kasihan kepada Prabowo. Pasalnya, dia jadi alat.

“Dia cuma jadi tunggangan saja. Yang dia (Jokowi) peduli cuma anaknya,” terangnya.

Ryaas juga meminta rakyat untuk tidak menerima hasil kecurangan itu. “Nanti kita masuk neraka juga. Kita minta dia mundur demi kebaikan Indonesia.
Dia merusak sejarah Bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Din Syamsuddin membacakan pernyataan sikap penolakan itu. “Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya,” kata Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah saat membacakan pernyataan sikap.

Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024, berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan,” terang Din.

Mereka meyakini sikap tersebut, karena mencermati dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024. Din menyebut, dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” tutur dia.

Para tokoh ini juga berpandangan, Pemilu 2024 telah terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat. Mereka juga menyinggung pengerahan aparat pemerintahan, untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, tokoh-tokoh itu turut menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilancarkan jelang pemungutan suara.

Mereka juga mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pasangan Prabowo-Gibran. Terakhir, para tokoh juga menyinggung soal rekayasa dari data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU.

“Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan paslon 02,” ujar Din.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 135 tokoh. (bs/asw)

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *