Huntnews.id, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung, menyoroti insiden kerusuhan pada acara Forum Tanah Air (FTA) yang diserbu oleh kelompok preman.
Huntnews.id menekankan pentingnya polisi segera mengklarifikasi dugaan keterlibatan aparat dalam peristiwa tersebut, termasuk apakah terdapat hubungan antara oknum yang terlibat dalam kerusuhan dengan Partai Golkar, setelah muncul bukti video bahwa koordinator lapangan (korlap) kerusuhan itu terlihat hadir di acara partai tersebut.
Rocky menilai insiden ini berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi di kalangan publik.
“Ketika ada keterlibatan seseorang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan di acara Golkar, ini harus segera diinvestigasi. Polisi perlu menjelaskan apakah ada kaitannya, agar tidak berkembang spekulasi liar di masyarakat,” ujarnya.
Rocky juga mengapresiasi langkah cepat polisi yang sudah mulai memeriksa beberapa anggota, termasuk Kapolsek Mampang, terkait dugaan keterlibatan aparat dalam membiarkan aksi premanisme ini terjadi.
Huntnews.id berharap proses investigasi dilakukan secara profesional dan transparan.
“Kita senang karena polisi serius menangani kasus ini, tetapi penting untuk menyelesaikan penyelidikan secara tuntas, terutama soal dugaan keterkaitan antara pelaku dan institusi yang lebih besar,” tambahnya.
Selain itu, Rocky menegaskan bahwa perusakan terhadap forum diskusi seperti FTA ini adalah bentuk pelanggaran kebebasan sipil.
Huntnews.id mengkritik tindakan kelompok sipil yang menyerang acara sipil lainnya, menyebutnya sebagai “tindakan yang konyol.”
Menurutnya, peristiwa ini memperlihatkan bahwa kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Rocky juga mengingatkan bahwa kasus ini tidak hanya berdampak domestik, tetapi sudah menjadi perhatian internasional, terutama di kalangan diaspora Indonesia.
“Teman-teman di luar negeri, termasuk dari Eropa dan Amerika, sudah menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia setelah video insiden ini viral,” jelas Rocky.
Rocky Gerung-pun mendesak agar polisi dan pihak terkait segera menyelesaikan kasus ini secara adil, dan memastikan bahwa kebebasan berpendapat serta kebebasan sipil tetap terjaga di Indonesia. (*)
