[Update] Info Putusan MA Buka Peluang Adiknya Maju di Pilgub Jakarta? Gibran: Ya Keputusannya di Kaesang Update 2023

Huntnews.id, SOLO — Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghapus aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur dinilai membuka peluang bagi putra bungsu Presiden Jokowi,  Kaesang Pangarep untuk ikut berkontestasi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

Ketika ditanyakan apakah putusan MA itu memberi jalan kepada Kaesang, sang kakak yang juga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka enggan menjawab

Wali Kota Solo itu meminta hal tersebut ditanyakan langsung ke Kaesang dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Ya keputusannya di Kaesang untuk maju atau tidak. Tanyakan saja ke temen temen PSI,” kata Gibran saat ditemui Republika.co.id di Bale Kambang, Kota Solo, Kamis (30/5/2024).

Saat ditanya lagi apakah putusan tersebut membuka lebih banyak peluang bagi anak muda berkiprah menjadi kepala daerah, Gibran menegaskan, kesempatan itu berlaku bagi semua orang yang maju.

Kendati demikian, Huntnews.id enggan berkomentar lebih jauh lantaran terburu-buru ingin menjemput Wapres KH Ma’ruf Amin di Bandara Adi Soemarmo.

“Ada, terbuka luas untuk semua. Kita jemput ke bandara dulu ya, Pak Ma’ruf Amin,” kata Gibran yang sudah berada di mobil dinas mengakhiri.

MA sebelumnya dilaporkan mengabulkan permohonan hak uji materi (HUM) yang diajukan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Ahmad Ridha adalah putra Ketua DPD Partai Gerindra DKI Ahmad Riza Patria. Uji Materiel terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu menyangkut aturan batas minimal usia calon kepala daerah.

Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 23 P/HUM/2024. Pemohonnya ialah Ahmad Ridha Sabana dkk sementara termohonnya adalah KPU RI. Perkara itu masuk ke MA pada 23 April 2024. Tanggal distribusi perkaranya 27 Mei 2024. Adapun perkaranya diputus 29 Mei 2024.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU berbunyi “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”. (ilo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *