Huntnews.id, JAKARTA—Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy mengaku sudah mendengar kabar adanya upaya dari penguasa untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke parlemen.
Gus Romi menyebut, salah satu caranya adalah menggunakan aparat dan menarget penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa.
Dugaan itu semakin menguatkan PPP untuk membawanya dalam usulan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket DPR untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024.
Modus penggelembungan suara untuk PSI menurutnya akan dijadikan materi hak angket. PPP tegas dia akan mendesakkan pemanggilan seluruh aparat negara yg terlibat .
“PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. PPP akan mendesakkan pemanggilan seluruh aparat negara yg terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD, dan KPU, serta Bawaslu, dan seluruh perangkatnya,” ujar Rommy lewat siaran pers di Jakarta, Minggu (3/3/2024).
Laporan kecurangan memang merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Akan tetapi, secara politik, DPR juga memiliki hak untuk menyelidiki indikasi kecurangan, khususnya penggelembungan suara untuk PSI.