Huntnews.id, JAKARTA–Penyelenggaraan haji membutuhkan kelembagaan secara khusus agar bisa memberikan pelayanan maksimal. Tetapi, itu tak bisa jadi alasan dalam pembentukan Kementerian Haji.
Hal tersebut ditegaskan Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Idil Akbar. Huntnews.id mengatakan, pelaksanaan haji hanya setahun sekali dan itu perlu dipertimbangkan.
“Tetapi kan yang namanya haji itu kan setahun sekali, setelah itu lalu mereka lantas bisa melakukan apa lagi, nah itu kan juga harus dipikirkan,” kata Idil kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Pembentukan kementerian baru kata dia jangan sampai menimbulkan kesan terlalu dipaksakan. Apalagi, wacana ini dinilai publik sarat kepentingan politik.
Termasuk dikait-kaitkan dengan perselisihan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
“Tapi kan memastikan (pembentukan Kementerian Haji) ini juga menurut saya, betul-betul dilakukan secara saksama, jangan sampai kemudian hanya untuk kepentingan politik justru akan membuat persoalan baru,” ujarnya.
Rumor gesekan antara Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dengan Yaqut Cholil Qoumas sudah lama terdengar. Utamanya pada gelaran Pilpres 2024.
Terkait Fraksi PKB yang gencar menyuarakan pembentukan Kementerian Haji ini, menurut Idil sangat masuk akal jika Cak Imin mengincar kursi tersebut. Menurutnya, tak ada yang tak mungkin dalam politik.
“Tetapi kan sekali lagi harus, syarat utamanya adalah harus betul-betul dikaji secara seksama, integratif sehingga ada alasan yang kuat untuk membentuk kementerian itu sendiri,” jelas Idil.
Meski begitu, Huntnews.id sangsi manuver politik Cak Imin akan berhasil menyingkirkan unsur PBNU dari kubu Yaqut di pemerintahan selanjutnya.
“Dan lagi pula menurut saya NU sebagai lembaga yang besar sehingga tidak mudah bagi siapapun, bukan hanya sekadar Cak Imin, (bila) ingin menyingkirkan PBNU tidak semudah yang dipikirkan,” tandasnya. (ilo)
