[Update] Info MKMK Pastikan Anwar Usman Tak Bisa Ikut Adili Sengketa Pemilu 2024 Update 2023

Huntnews.id Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menegaskan bahwa Hakim Anwar Usman tidak dapat terlibat dalam mengadili sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Sesuai dengan Putusan MKMK Nomor 2 beliau (Anwar Usman) tidak bisa mengikuti atau menyidangkan sengketa Pemilihan Presiden atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum,” kata Anggota MKMK Prof Yuliandri di Padang, Jumat, 8 Maret 2024.

Oleh karena itu, merujuk kepada putusan MKMK Anwar yang merupakan mantan Ketua MK tidak diperkenankan ikut mengadili sengketa Pemilu 2024 meskipun tercatat sebagai hakim aktif.

Sementara, untuk Hakim Arsul Sani, Profesor Yuliandri mengatakan bahwa yang bersangkutan telah berkomitmen untuk tidak terlibat dalam sengketa pemilihan legislatif yang berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Meskipun demikian eks Rektor Universitas Andalas itu mengatakan kepastian peran Arsul Sani dalam menghadapi sengketa pemilu tergantung pada rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Secara teknis sidang sengketa pemilu akan berlangsung dengan mekanisme panel. Apabila Arsul Sani tidak terlibat, otomatis hal itu akan mempengaruhi pembagian kinerja atau putusan.

“Namun saya yakin RPH akan bijak mengambil keputusan ini,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya segera akan membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024.

Suhartoyo menegaskan jika nantinya Hakim Arsul Sani diputuskan tidak boleh terlibat menangani sengketa pemilu, hal itu tidak akan menjadi masalah yang signifikan. Sebab, berdasarkan undang-undang penanganan perkara minimal dilakukan tujuh orang hakim dan maksimal sembilan hakim.

“Tujuh hakim masih kuorum tapi tidak usah berandai-andai dulu karena belum tentu dikabulkan keberatan itu,” ujarnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *