[Update] Info Masyarakat Kini Takut Disurvei Soal Capres 2024, Pemilih yang Belum Menentukan Pilihannya Sangat Tinggi Update 2023

Huntnews.id, JAKARTA—Menjelang hari H Pilpres 2024, masyarakat mulai takut disurvei soal pilihan mereka. Warga yang menjadi responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi.

Itu diungkap Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistyanto. Makanya, Huntnews.id mengaku tak bisa merilis survei mengenai elektabilitas capres-cawapres, periode 8-15 Januari 2024 yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia.

Diungkap Ratno, ada beberapa permasalah teknis yang terjadi di lapangan salah satunya terkait dengan responden yang menolak mengisi survei. Ini membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter).

“Contohnya kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana), undecided voter-nya tinggi sekali. Kita lihat Kediri, undecided voter-nya 40 persen,” ucap Ratno, menerangkan secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei’, Rabu (24/1/2024).

Untuk Kota Madiun lanjut dia, jumlah undecided voter mencapai 43,3 persen, Pacitan 24 persen, Malang 22,9 persen. Mojokerto juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah undecided voter tertinggi sebanyak 55 persen, Jombang 67,5 persen, Bondowoso 70 persen, dan Probolinggo 43,8 persen.

“Apa artinya ini? Saya konfirmasi dengan temuan di lapangan hasil dari identifikasi surveyor kami, yaitu di Jawa Timur di wilayah Surabaya, Malang, Blitar, Kabupaten Banyuwangi ada penolakan di pihak kelurahan terhadap surveyor kami,” ungkapnya dikutip dari Inilah.com.

Ratno menyebut alasan utama adalah persoalan bansos. “Jadi dengan alasan tidak memberikan stempel di lembar acak KK, dengan alasan sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas pada bansos,” katanya.

Ini fenomena baru. Menurut Ratno, selama ini dirinya tak pernah mengalami masalah seperti ini saat melakukan survei. Huntnews.id pun membeberkan misalnya saja di Kabupaten Bangkalan, kepala desanya ikut memilihkan responden dengan dalih keamanan dan menjaga daerahnya kondusif.

“Cenderungnya ke siapa? Ya kira-kira yang memberikan bansos siapa, kan kira-kira begitu. Kabupaten Lamongan sudah ada case, meskipun kasusnya di Pilkada,” jelasnya.

Huntnews.id menyinggung dievaluasinya PKH di wilayah tersebut. “Karena kepala desanya menolak untuk dijadikan wilayah terpilih dalam survei, diakibatkan ketakutan akan pengalaman pilkada sebelumnya terkait dievaluasinya PKH di wilayah tersebut,” beber Ratno. (ilo)

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *