Huntnews.id, MAKASSAR – Menjadi seorang pejabat pemerintahan tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Karena pada hakekatnya terkandung tanggungjawab besar. Menjalankan roda pemerintahan pertanggungjawabannya adalah rakyat dan negara.
Makassar untuk menjadi lebih baik ke depan dibutuhkan sosok pemimpin yang tidak antikritik oleh media dan masyarakat. Peran media sebagai pilar keempat demokrasi dalam roda pemerintahan sangat dibutuhkan sesuai amanat undang-undang.
Sebagai kota dengan populasi 1,508 juta menjadi tantangan besar pemimpin masa depan, melanjutkan estafet kepimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Karena itu, masyarakat yang maju harus didukung oleh keamanan dalam menyampaikan aspirasi dan kritik.
Hal ini diaminkan oleh Pengamat Politik Masriadi Patu. Kata dia, ke depan pemimpin Makassar, diharapkan mampu mengayomi seluruh rakyat, bukan cuma mementingkan golongannya.
Tetapi, bagaimana pemimpin tersebut bisa mendorong demokratisasi yang lebih baik agar ke depannya tidak antikritik, khususnya pada media.
“Jadi kita sebenarnya ada miss dalam proses demokrasi kita, karena justru proses demokrasi pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi, justru mengayomi kelompok tertentu, tetapi tidak mengayomi kelompok keseluruhan padahal harusnya tidak begitu,” ucapnya kepada Herald Sulsel, Senin 25 Maret 2024.
“Baik itu kepada media kepada siapa pun pemimpin yang terpilih secara demokratis sadar betul bahwa kritik media perguruan tinggi LSM itu adalah bagian dari unsur sipil society bagian dari penopang,” tambahnya.
Masriadi Patu menyebut salah satu indikator pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik, adanya pemerintah yang anti kritik terhadap masyarakat maupun tidak berlaku ramah terhadap media, sehingga tumbuh kembang didalam Pemerintahan, tidak berjalan dengan baik.
Akademisi STIE Wira Bhakti Makassar menilai perlu proses demokrasi yang semakin berkualitas ke depan dan rakyat semakin pintar dalam memilih calon pemimpin.
“Memilih calon pemimpin yang betul-betul memahami pemerintahan yang demokratis itu, jadi jangan kita pilih pemimpin tidak berpihak ke masyarakat, setelah memimpin menjadi otoriter kan itu lucu,” ungkapnya.
“Penting sekali untuk tegas dalam proses seleksi tidak hanya mempertimbangkan persoalan popularitas dan elektabilitas tapi jauh lebih dari itu, adalah tentang kapasitas dan yang terakhir etikabilitas kita tidak perlu pimpinan cerdas yang hebat tetapi miskin etika,” tambahanya.
Lulusan Doktor Universitas Brawijaya itu menuturkan apalagi saat ini ada sejumlah nama yang mencuat dan menyatakan sikap bakal maju calon wali kota Makassar.
Mereka ialah Wakil Ketua DPD Gerindra Gerindra Sulsel, Najmuddin, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, eks Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi dan Ketua DPD II Golkar Makassar Munafri Arifuddin.
Karena itu, Masriadi Patu pun berharap para kandidat ini diharapkan menjalankan demokrasi yang baik ke depan. Harus menjunjung tinggi etika dengan mengayomi seluruh komponen masyarakat yang dipimpinnya.
“Kita butuh pemimpin di Makassar yang paling penting mengayomi masyarakat, tidak antikritik,” tandasnya. (ard/han)
Penulis : Ardi Jaho
