[Update] Info Kritik Komisi II DPR RI Soal Putusan Batas Usia Cakada: Kami Sampaikan Dalam Rapat Resmi Update 2023

Huntnews.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang berjanji akan mengkritisi putusan Mahkamah Agung (MA) soal putusan batas usia calon Kepala Daerah yang tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024.

“Nanti kami akan kritisi, ya. Kami tidak mendahului melalui media bicara itu, tetapi kami akan menyampaikan itu dalam rapat resmi pada tanggal 10 (Juni) kepada penyelenggara pemilu dengan pemerintah,” kata Junimart kepada Herald Sulsel, usia Kunker Spesifik Komisi II DPR RI, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 4 Juni 2024.

“Walaupun sesungguhnya kami sudah bisa memberikan clue, bagaimana seseorang hakim itu bisa memutuskan di luar daripada kewenangannya, kan begitu,” lanjutnya.

Junimart menilai, keputusan ini tidak begitu relevan, karena memutuskan kejadian yang akan terjadi kedepan.

“Kewenangannya apa, kewenangannya itu beliau bisa memutuskan kejadian yang akan terjadi di depan. Bagaimana beliau bisa memutuskan, misalnya kejadian yang tidak mungkin bisa dilakukan, tetapi karena keputusan harus dilakukan,” ucap Politisi PDI-P itu.

“Nanti kita lihat tanggal 10 nanti kita rapatkan di Komisi II,” tutup Junimart.

Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah yang tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Putusan MA ini hanya memerlukan waktu tiga hari sejak didistribusikan pada 27 Mei 2024 dan diputus pada 29 Mei 2024

Dalam amar putusan ini, Mahkamah Agung mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon.

MA juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih,” demikian bunyi putusan tersebut, dikutip Kamis, 30 Mei 2024. (*)

Penulis: Andi Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *