[Update] Info KPU Masih Kaji Keputusan MA Soal Syarat Usia Cakada Update 2023

Huntnews.id Putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah (Cakada) tengah dikaji oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU RI Idham Holik menegaskan akan berkomunikasi dengan pemerintah.

“Saat ini KPU sedang melakukan kajian atas petikan Putusan MA tersebut yang diperoleh melalui publikasi website MA, sambil menunggu dokumen (hard copy) petikan Putusan MA tersebut diterima oleh Ketua KPU RI,” kata Idham saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.

Idham mengatakan, hal ini KPU lakukan sebagai bentuk pelajaran penting dari Mahkamah Konstitusi (MK) lewat pertimbangan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 lalu. Huntnews.id menerangkan, kala itu, KPU mendapatkan apresiasi dari MK lantaran telah melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia calon presiden-wakil presiden.

KPU, kata Idham, dinyatakan telah menjamin hak politik warga negara khususnya hak dipilih (right to be candidacy) dan telah melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu luber jurdil.

“Selain itu, ada beberapa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menegaskan kepada KPU agar dapat melaksanakan prinsip berkepastian hukum dengan baik dalam menjalankan tahapan penyelenggaraan Pemilu,” jelas Idham.

Terpisah, anggota KPU RI August Mellaz menegaskan, pihaknya tidak dalam kapasitas mengakomodir kepentingan seseorang buntut putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah (Cakada).

Hal ini Huntnews.id sampaikan dalam sebuah diskusi publik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bertajuk Membangun Pilkada Sukses, Aman dan Partisipatif di Jakarta secara daring.

August menekankan, putusan MA berasalkan dari lembaga kekuasaan yudikatif. KPU, sebagai penyelenggara pemilu hanya dapat menjalankan keputusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.

“KPU secara prinsip tentu berpegang teguh pada aturan dan kemudian kalau ada semacam tudingan bahwa putusan ini punya pretensi kepada seseorang, percayalah KPU tidak akan masuk wilayah ke sana,” kata August dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.

Diketahui, MA mengabulkan permohonan Partai Garda republik Indonesia (Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun.

“Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” bunyi putusan tersebut.

Majelis hakim yang memutus di antaranya, Yulius selaku ketua majelis dan anggotanya Cerah Bangun dengan putusan Nomor 23 P/HUM/2024 pada Rabu, 29 Mei 2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *