[Update] Info Ini Dia 3 Sumber Dana Partai Politik yang Perlu Kamu Ketahui! Update 2023

Huntnews.id – Sumber dana partai politik menarik untuk dibahas. Apalagi saat ini sedang hangatnya Pemilu 2024.

Sumber dana partai politik ini ternyata tidak hanya dari satu saja. Melainkan ada tiga. Masing-masing sudah sah di mata hukum.

Ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011.

Berikut rangkuman soal sumber dana partai politik yang sah, dengan mengutip dari laman nasdem.id

  1. Iuran Anggota

Iuran anggota adalah pendapatan partai yang dikumpulkan dari anggota partai tersebut.

Iuran keanggotaan yang menjadi sumber pendapatan parpol tidak dibatasi secara tegas oleh peraturan perundang-undangan mengenai jumlah yang dapat diberikan anggota kepada partai politiknya, termasuk jumlah maksimumnya.

  1. Sumbangan yang Sah Menurut Hukum

Berbeda dengan iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum yang disebutkan dalam Pasal 34 UU No 2 Tahun 2011 sebagai sumber penghasilan kedua parpol diatur beberapa hal terkait pelaksanaannya.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang a quo tersebut, yang menyatakan bahwa sumbangan yang sah berasal dari sebagai berikut.

a. Perseorangan anggota parpol yang pelaksanaannya diatur dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);

b. Perseorangan bukan anggota parpol, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;

c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

  1. Bantuan Keuangan dari APBN/APBD

Selain itu, sumber pendanaan terakhir adalah bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber pendanaan yang terakhir ini memiliki pengaturan yang rumit, mulai dari pendistribusian, penggunaan hingga pertanggungjawabannya.

Bantuan parpol yang diterima mengharuskan partai politik wajib melaporkan penggunaan uang negara dengan laporan pertanggungjawaban, yang harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK dan kemudian diserahkan kepada pemerintah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2012.

Bantuan keuangan dari APBN atau APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada DPR atau DPRD secara proposional dan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Bantuan yang bersumber dari APBN diberikan kepada parpol yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada parpol yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

c. Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota kepada parpol yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (sak/c/han)

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *