[Update] Info Hasil Debat Capres: Prabowo Raih Sentimen Negatif Terbanyak, Anies Panen Pujian Update 2023

Huntnews.id – Analisis media sosial Drone Emprit menunjukkan bahwa calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menerima sentimen negatif terbanyak dari netizen di Twitter setelah debat capres kedua pada, Minggu 7 Januari 2024.

Dari data menunjukkan Prabowo mendapat sentimen negatif mencapai 54%. Sementara untuk sentimen positif dia memperoleh 40% dan 6% netral.

Debat yang berlangsung dari pukul 19.00 hingga 21.00 WIB, menjadi sorotan analisis Drone Emprit. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mendapat sentimen negatif kedua terbesar dengan 14%, sementara sentimen positifnya mencapai 76%.

Sementara itu, Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3, meraih sentimen negatif paling kecil yaitu 11%, dengan sentimen positif sebesar 72%.

“Analisis sentimen menunjukkan bahwa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo cenderung mendapat respons positif, sementara Prabowo mendapat respons yang lebih negatif dari netizen,” ungkap pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, dalam data yang diunggah di Twitter/X, Minggu 7 Januari 2024.

Isu kepemilikan lahan Prabowo menjadi salah satu topik yang memicu respons negatif netizen.

Debat tersebut mengangkat kepemilikan lahan Prabowo yang luas, yang dikontraskan dengan isu ketidakadilan sosial dan kebutuhan pertahanan. Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya membenarkan kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh.

“Pak Prabowo memang menguasai. Tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih,” kata Jusuf Kalla pada 2019 lalu dikutip.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Syahrial, juga mengungkapkan bahwa Prabowo mengambil alih PT Tusam Hutani Lestari di era krisis moneter dengan status Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal menilai Anies Baswedan sukses menekan Prabowo sejak awal dengan taktik gegenpressing.

Prabowo dikritik karena belum mampu membuat sejahtera TNI, Polri dan ASN pertahanan, serta gagal melindungi sistem keamanan nasional dan sosial dari berbagai ancaman. (*)

Silahkan kirim ke email: [email protected].