[Update] Info Diskusi ‘Jaga Pemilu’, Migrant Care Urai Temuan Intimidasi Hingga Interogasi Update 2023

Huntnews.id Diskusi virtual bertajuk ‘Jaga Pemilu’ bersama lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau berlangsung di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Februari 2024. Migrant Care selaku penyelenggara mengurai berbagai temuan dari relawannya, berupa intimidasi hingga interogasi.

Founder of Omong-Omong Media, Okky Madasari menyatakan, pihaknya menemukan pengondisian dari tingkat kepala desa (kades) sampai RT. Itu untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut berdasarkan pemantauan di enam provinsi dan 17 kabupaten/kota. Mulai dari wilayah Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Bali dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Kepala desa maupun ketua lingkungan ke bawah mulai dari Ketua RT, RW dan dusun itu sudah bergerak memenangkan. Juga mengarahkan pemilih untuk mencoblos satu paslon. Itu hasil pantauan kami di banyak TPS (tempat pemungutan suara) dan lingkungan menjelang pencoblosan,” katanya yang hadir secara virtual.

Wahyu Susilo selaku Direktur Migrant Care juga mengungkapkan, pihaknya menemukan dugaan pelanggaran pemilu oleh salah satu kontestan dari Partai Amanat Nasional (PAN). Adapun yang dia maksud adalah melakukan kampanye pada saat hari pencoblosan.

“Kami menemukan pelanggaran oleh kontestan lainnya, seperti di Malaysia. Kami akan melaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) terkait tindak pelanggaran pidana pemilu karena melakukan kampanye di depan orang-orang yang registrasi di TPS di Dapil WTC (Daerah Pemilihan World Trade Center),” ujarnya.

Temuan Kecurangan Pemilu 2024 di Luar Negeri

Wahyu menceritakan, ketika melakukan pemantauan bersama Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, turut menemukan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki paspor baru. Namun, masih terdaftar di paspor yang lama.

Selain itu, Migrant Care bahkan sampai mendapatkan intimidasi selama mengamati Pemilu 2024. Hingga menjalani interogasi oleh oknum tertentu tatkala memantau perhitungan suara di luar negeri.

“Di lapangan juga banyak DPT (Daftar Pemilih Tetap) itu orang yang sudah pulang ke tanah air masih terkirimi surat. Kami di pemantauan di WTC bersama Pak Rahmat Bagja mendapati teman-teman dengan paspor baru, nomornya tidak terdaftar di DPT. Tapi, malah terdaftar di paspor yang lama dan itu ribuan,” ungkap Wahyu Susilo.

Lebih jauh, Direktur Migrant Care ini menuturkan, sebanyak 70 ribu WNI di Hong Kong gagal menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Sementara untuk Malaysia, terdapat ratusan ribu tidak terdaftar di DPT yang semestinya.

“Pada saat menjelang pemungutan suara di Kuala Lumpur, ada ratusan ribu orang mencoba masuk di Dapil WTC. Itu karena ternyata sebagian besar mereka tidak terdaftar di DPT,” tuturnya.

“Di Hong Kong, ada 70 ribu orang tidak bisa mendapatkan hak pilihnya. Sebab ada perubahan mendadak dari mekanisme TPS ke mekanisme pos yang menimbulkan kericuhan,” lanjutnya.

Wahyu Susilo lantas membeberkan terkait pihaknya yang mendapatkan intimidasi dan akses ketika melakukan pemantauan penghitungan suara di luar negeri. Dia mengatakan, hal itu terjadi di Hong Kong dan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Beberapa kali kami mendapati penolakan ketika melakukan pemantauan. Ini terjadi di Hong Kong dan Nunukan. Bahkan di Nunukan, tim kami mendapatkan intimidasi dan interogasi dari sore sampai malam sekitar pukul 23.00,” bebernya.

Migrant Care pun telah melaporkan semua bukti yang telah terkumpul ke Bawaslu. Mereka berharap, ada tindak lanjut dari laporan yang merupakan bukti nyata terkait ketidakadilan yang terjadi di Pilpres 2024. (mak/a/adr)

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *