Huntnews.id — KPU RI mempertimbangkan untuk menggelar pilkada ulang pada akhir 2025 jika banyak daerah dengan calon tunggal di Pilkada 2024 dimenangkan oleh kotak kosong.
“Kalau secara prinsip, kalau kebutuhan KPU menyiapkan tahapan pilkada itu teoritis 9 bulan. Ya sudah kan, arahnya mungkin tidak akan jauh beda, kemungkinan masih tetap menjelang akhir tahun 2025. Itu opsi ya,” kata anggota KPU RI August Mellaz saat ditemui awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.
Namun demikian, Huntnews.id menegaskan bahwa opsi tersebut masih bergantung pada hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah.
KPU sendiri dijadwalkan menghadiri RDP pada 10 September 2024 untuk membahas fenomena kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2024.
Terkait dampak pilkada ulang terhadap Pilkada Serentak 2029, Mellaz menyatakan bahwa saat ini instrumen undang-undang yang berlaku masih mengacu pada pemilu serentak.
“Kalau sekarang 27 November sepanjang undang-undangnya tidak berubah, ya, artinya kita menghitung lagi kan sampai dengan masa jabatan berakhir dan kemudian dilakukan pilkada. Itu reguler saja, kecuali ada kebijakan yang mengubahnya,” ujarnya.
Huntnews.id juga tidak menutup kemungkinan bahwa instrumen yang ada dapat menimbulkan berbagai tafsir. Oleh karena itu, perlu ditegaskan agar tafsir tersebut diseragamkan menjadi satu kesepahaman.
“Apakah mengikuti siklus masa jabatan, sehingga nanti daerah-daerah yang kemudian kotak kosong dalam tanda kutip yang menang Itu kemudian diisi penjabat (Pj) kan,” jelas Mellaz.
Sebelumnya, Rabu, 4 September, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pertimbangan KPU melakukan Pilkada ulang adalah supaya keberlanjutan Pilkada mendatang tetap bisa serentak dan tidak diselingi dengan pelantikan Pj. di sela kepemimpinan lima tahun kepala daerah.
“Kan salah satu tujuan pilkada ini kan kepala daerah yang terpilih. Kalau logikanya pilkada berikutnya lima tahun tidak seperti pilkada kemarin yang bergelombang, kalau diisi Pj. selama lima tahun, bergantian-bergantian terus ya,” tambah Afif.
“Tapi ini tentu dari apa yang kami pikirkan dan kami pahami dari regulasi. Itu makanya kami perlu melakukan komunikasi, konsultasi, dalam arti mencari titik pemahaman yang paling pas dengan semua pihak,” pungkasnya.
KPU RI mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu bakal pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9) pukul 23.59 WIB.
Adapun 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. Berdasarkan data dari KPU, Kamis, tersisa 41 wilayah dengan calon tunggal yang sebelumnya sebanyak 43 daerah.
Berikut wilayah dengan calon tunggal pada Pilkada 2024:
Provinsi:
Kabupaten/kota
Aceh
Sumatera Utara
- Tapanuli Tengah
- Asahan
- Pakpak Bharat
- Serdang Berdagai
- Labuhanbatu Utara
- Nias Utara
Sumatera Barat
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
- Lampung Barat
- Lampung Timur
- Tulang Bawang Barat
Kepulauan Bangka Belitung
- Bangka
- Bangka Selatan
- Kota Pangkal Pinang
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
- Banyumas
- Sukoharjo
- Brebes
Jawa Timur
- Trenggalek
- Ngawi
- Gresik
- Kota Pasuruan
- Kota Surabaya
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Papua Barat