[Update] Info Benny K Harman: Kecurangan Pileg dan Pilpres tidak Menjadi Kewenangan MK Update 2023

Huntnews.id, JAKARTA—Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menegaskan, masalah kecurangan dalam setiap tahapan Pileg dan Pilpres tidak bisa diadili di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, itu bukan kewenangan MK.

Hal itu Huntnews.id sampaikan dalam cuitan di akun X pribadinya, @BennyHarmanID, Selasa (26/3/2024).  Huntnews.id mengaku mempertegas hal itu setelah ada yang bertanya padanya tentang apakah kasus kecurangan Pemilu baik Pileg maupun Pilpres bisa digugat di MK.

“Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu yang saat ini berlaku saya sampaikan bahwa saat pembahasan RUU sangat terang benderang, untuk masalah kecurangan dalam setiap tahapan Pileg dan Pilpres itu tidak menjadi kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya,” kata Benny.

Anggota DPR RI itu menyebut kecurangan menjadi menjadi kewenangan penegak hukum atau Bawaslu. “Untuk itu Bawaslu dibentuk. Kewenangan MK itu bersifat limitatif hanya terkait dgn sengketa perselisihan hasil Pemilu, Pileg atau Pilpres. Itu mekanismenya,” jelasnya.

Makanya kata dia, ketika ada indikasi kecurangan, datanglah ke Bawaslu. “Bawa bukti yang lengkap. Juga harus siapkan saksi di TPS untuk  kawal suara. Bila Anda diam, itu tanda setuju. Jangan sudah lewat setahun baru datang dari belakang utk ajukan protes. Sia-sia. Itulah cara kita berdemokrasi,” tegasnya.

Pendapat itu menurutnya berani Huntnews.id perdebatkan. “Ada yang tidak setuju dengan pandangan ini? Mari kita debat sambil siapkan diri lebih matang di Pemilu 2029 mendatang,” ujar Benny. (ilo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *