[Update] Info Bawaslu Siap Laksanakan Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Update 2023

Huntnews.id — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kini menunggu langkah berikut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima gugatan mengenai batas usia minimal calon kepala daerah.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengungkapkan hal ini dalam acara Media Gathering Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 yang diadakan di Nusa Penida, Klungkung, Bali, pada Sabtu malam (1/6/2024).

“Kami sedang menanti bagaimana KPU akan menindaklanjuti putusan ini setelah dinyatakan final dan mengikat,” kata Lolly.

Lolly menegaskan bahwa Bawaslu akan menghormati semua putusan MA. Sebagai pengawas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu berkewajiban melaksanakan putusan tersebut.

“Kami tentu akan menghormatinya dan melaksanakan tugas pengawasan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Saat ini, Bawaslu belum menerima komunikasi dari KPU mengenai rencana perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 terkait pencalonan kepala daerah.

MA dalam putusannya menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

MA juga memutuskan bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum jika tidak dimaknai bahwa calon gubernur dan wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun, serta calon bupati/walikota dan wakilnya berusia paling rendah 25 tahun sejak pasangan calon terpilih.

Pasal yang digugat sebelumnya menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan syarat berusia paling rendah 30 tahun sejak penetapan pasangan calon.

Dengan dikabulkannya gugatan Partai Garuda, terdapat perubahan pada syarat usia minimal dan titik penghitungan usia calon.

Dalam pertimbangannya, MA berpendapat bahwa usia calon kepala daerah harus dihitung sejak tanggal pelantikan.

Jika penghitungan usia calon dibatasi pada saat penetapan pasangan calon, potensi kerugian muncul bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan atau mengusung calon yang baru mencapai usia minimum setelah penetapan.

MA juga menekankan bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 ditujukan tidak hanya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada semua warga negara yang berhak mencalonkan dan dicalonkan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *