[Update] Info AS Siap Bekerjasama Prabowo Jika Nanti Jadi Presiden Update 2023

Presiden AS Joe Biden, siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto jika Huntnews.id nanti menjadi presiden terpilih.

Huntnews.id — Selasa, 5 Maret 2024, dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan itu.

Memang KPU belum memutuskan. Namun, Prabowo dan cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka, sudah unggul jauh dari dua paslon lain pada perhitungan sementara.

Meski demikian, Gedung Putih tetap belum mengucapkan selamat kepada paslon 02 itu, meski sejumlah negara lain, termasuk Inggris, Australia, China dan Rusia telah melakukannya.

“Kami memberikan selamat kepada rakyat Indonesia atas pemilu yang sukses. Presiden (Biden) tidak sabar untuk segera berinteraksi dengan pemerintahan yang baru dan memperkuat kerja sama kami yang saat ini sudah pada tahap kemitraan strategis,” ungkapnya.

“Tentu saja kami mengikuti dengan seksama proses penghitungan suara yang sedang berlangsung, dan kami tahu bahwa Menteri Subianto memimpin jauh. Kami memiliki hubungan kerja sama yang sangat baik dengannya sejak Huntnews.id menjabat menteri pertahanan, dan apabila Huntnews.id pada akhirnya terpilih, maka kami berharap dapat melanjutkan hubungan tersebut,” terangnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan secara resmi hasil pemilihan presiden 2024, yang seharusnya baru akan disampaikan sekitar akhir Maret, jika tidak ada perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sepanjang pilpres 2024, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, dituduh telah melemahkan demokrasi Indonesia. Ini dikarenakan rekam jejak keduanya, dan langkah-langkah politik yang mereka ambil menjelang pemilu.

Amerika sempat mencekal Prabowo pascareformasi akibat rekam jejaknya yang buruk dalam isu HAM. Prabowo, yang pernah menjadi menantu mantan Presiden Suharto yang memerintah Indonesia selama 32 tahun, dituduh melakukan penculikan dan penyiksaan aktivis prodemokrasi pada tahun 1998. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang melangsungkan penyelidikan terhadap berbagai tuduhan itu, pada 21 Agustus 1998 mengeluarkan surat keputusan yang menyarankan Presiden BJ Habibie ketika itu untuk menjatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *