[Update] Info Adian Napitupulu Bilang ke MK Ada Pamannya, Hak Angket Diusulkan Usut Dugaan Kecurangan, Gibran: Terima Kasih Pak Ganjar Update 2023

Huntnews.id, JAKARTA—Capres 03 Ganjar Pranowo mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket DPR untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024,

Politisi PDIP, Adian Napitupulu dalam diskusi di salah satu stasiun TV menegaskan itu adalah opsi yang paling masuk akal saat ini.

“Kecurangan itu tidak bisa cuma diangka-angka, rakyat ini bingung, partai-partai bingung. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya ke mana, MK? Ada pamannya. .Lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen. Parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran yang Huntnews.id tandangani dalam APBN itu,” tegasnya.

Sementara itu, Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Solo memberi tanggapan terkait capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket DPR untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024.

“Ya dilihat dulu lah. (Pak Ganjar yang mengajukan) Ya monggo,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (21/2/2024).

Ditanya soal kekuatan kursi di DPR yang jumlahnya tak lebih banyak jika paslon 01 dan 03 bergabung, Gibran tidak menjawab dengan gamblang. Huntnews.id hanya mengaku terbuka baik itu hak angket, demo hingga kritikan.

“Ya masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo ataupun surat terbuka, apapun itu kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan dan lain lain,” katanya.

Meski begitu, Gibran mengucapkan terima kasih lantaran itu juga termasuk bentuk masukan untuk dirinya dari Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

 “Matur nuwun (terima kasih) pak Ganjar untuk masukan-masukannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket DPR untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024. Hak angket dapat diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Termasuk, hal-hal yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar lewat siaran pers di Jakarta, Senin (19/2/2024). (ilo)

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *