[Update] Info Ada Hoax dalam Brosur Amin yang Beredar, Co-Captain Tom Lembong Tunjukkan Versi yang Benar Update 2023

Huntnews.id — Sudah terima brosur Anies-Muhaimin (Amin) yang berisi program unggulan? Jangan senang dulu. Ternyata ada beberapa yang tidak akurat alias hoax.

Co-Captain Timnas Amin Bidang Substansi, Materi, dan Kebijakan, Tom Lembong meluruskannya.

Dalam brosur yang beredar di media sosial, menggunakan judul “Program Unggulan”. Di bawahnya terdapat tulisan merah, “Dilaksanakan Amin Menang”.

Terdapat 10 program dalam brosur tersebut. Ternyata, beberapa di antaranya tidak akurat. Timnas Amin meluruskannya karena berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Grafik ini kesan saya berawal dari niat baik tapi kebablasan,” kata Tom Lembong.

Mantan menteri perdagangan di periode pertama Jokowi itu menjelaskan, grafik tersebut memuat banyak janji Anies-Muhaimin yang akurat.

Janji itu yakni Bansos Plus dan PKH Plus; tanah negara dapat dipakai untuk membangun sekolah swasta; pupuk murah dan terjangkau bagi semua petani; harga sembako murah atau terjangkau bagi seluruh masyarakat; dan menciptakan lapangan kerja supaya perkerja mudah cari kerja.

“Namun grafik ini juga memuat janji yang tidak akurat seperti BPJS gratis; listrik gratis bagi (daya) 1.300W, 900W, dan 450W; dan pendidikan gratis,” lanjut Tom Lembong.

Menurutnya, yang akurat, Amin memang akan meneruskan BPJS gratis untuk kalangan berpenghasilan rendah dan memastikan BPJS terjangkau bagi semua, khususnya untuk pekerja di sektor informal yang saat ini sulit mengakses BPJS.

Kemudian, Amin akan memastikan biaya listrik terjangkau bagi seluruh masyarakat, sesuai penghasilan masing-masing.

Selanjutnya, Amin akan menurunkan biaya pendidikan melalui berbagai kebijakan, antara lain menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sekolah dan kampus.

Terkait pajak motor atau mobil dan perpanjangan STNK, Tom mengatakan, urusan pajak kendaraan sudah menjadi wewenang pemerintah daerah tingkat provinsi.

“Tentu pemerintah pusat bisa mengintervensi pemda. Namun, kebijakan seperti ini sebaiknya dirumuskan melalui konsultasi publik yang matang dengan pemda dan semua kalangan yang terkait. Termasuk pakar dan ahli atau akademisi,” urai Tom.

Soal SIM berlaku seumur hidup seperti KTP, juga masih perlu konsultasi publik lebih lanjut, meskipun sudah pasti Anies-Muhaimin punya komitmen besar untuk meringankan beban administrasi hidup sehari-hari bagi masyarakat melalui kebijakan yang dilandasi akal sehat dan implementasi teknologi terkini. (*)

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *