[Update] Info 6 TPS Urung Gelar PSU, KPU Sulsel: Tak Memungkinkan Update 2023

Huntnews.id Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) memberi jawaban. Terkait enam tempat pemungutan suara (TPS) yang urung menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Mereka menyebut, hal tersebut tak lagi memungkinkan terlaksana. Penyebabnya ialah terlambatnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel dalam mengeluarkan surat rekomendasi.

Adapun TPS tersebut tersebar di empat kabupaten di Bumi Anging Mammiri’. Mulai dari Kabupaten Maros, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ketua KPU Sulsel Hasbullah pun membenarkannya. Dia menjelaskan, rekomendasi Bawaslu Sulsel baru terbit pada Jumat, 23 Februari 2024 dan Sabtu, 24 Februari 2024

“Sementara di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjelaskan itu (PSU) sepuluh hari setelah pencoblosan. Sebab ada mekanisme yang harus kita tempuh sebelum pencoblosan ulang,” ujarnya, Kamis, 29 Februari 2024.

“Seperti pembagian C pemberitahuan yang harus sampai ke pemilih. Itu paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara ulang,” sambung Ketua KPU Sulsel ini kepada awak media yang hadir di kantornya.

Akibat waktu yang mepet, KPU di empat kabupaten tersebut kesulitan membuat surat C pemberitahuan PSU ke masyarakat. Padahal, untuk mencetaknya tidak boleh dilakukan asal-asalan.

“Penyampaiannya (rekomendasi PSU) pada saat 23 Februari 2024. Jadi, kapan kami punya waktu untuk mencetak C pemberitahuan? Jadi, keterlambatan menyampaikan rekomendasi itu lah yang membuat teman-teman di kabupaten tidak sanggup untuk melaksanakan (PSU),” tegas Hasbullah.

Ketua KPU Sulsel ini juga menjelaskan terkait logistik PSU. Dia menyebut, pihaknya perlu memesan untuk mencetak surat suara kembali.

“Belum lagi terkait dengan posisi logistik yang harus kita segerakan. Itu masalah teknis. Dalam hal putusan MK sebelumnya disebut impossible performance. Jadi, tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Tapi, hasilnya tetap masuk dengan menggunakan data yang sebelumnya (pencoblosan 14 Februari 2024),” ucapnya.

Respons Bawaslu Sulsel Terkait Gagalnya PSU di 6 TPS

Sementara itu, Saiful Jihad selaku Komisioner Bawaslu Sulsel akan mengkaji penyebab gagalnya enam TPS melakukan PSU. Sebab dalam surat yang pihaknya terima menyebutkan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak melaksanakan rekomendasi.

“PPK di masing-masing TPS tersebut menyampaikan, waktu tidak cukup untuk melaksanakan PSU. Sebab pada saat itu, sudah 23 Februari 2024. Mereka tidak mampu menyiapkan logistik dengan begitu cepat,” katanya.

Dari enam TPS tersebut, empat di antaranya merupakan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat. Itu usai menemukan pemilih memberikan suara lebih satu kali di tempat yang sama ataupun berbeda.

Pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pun mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan PSU. Setelah melakukan proses investigasi dan mengumpulkan keterangan serta bukti. 

Sedangkan dua TPS di Kabupaten Wajo mendapat rekomendasi atas tindak lanjut hasil pencermatan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Yang mana terjadi ketidak sinkronan antara jumlah pemilih yang hadir memilih dengan jumlah surat suara yang terpakai,

Bahkan setelah melakukan pencermatan, ditemukan pemilih yang berasal dari luar (KTP provinsi lain) memperoleh surat suara dan memilih di TPS tersebut. Namun, saran Perbaikan dan rekomendasi dari Panwascam keluar tanggal 23 atau hari kesembilan pasca pemungutan suara normal.

Saiful Jihad menjelaskan, secara umum penyebab keluarnya saran atau rekomendasi PSU karena ada pemilih yang tidak berdomisili setempat. Ataupun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ikut memberikan suaranya di TPS.

Kedua, pemilih DPTb yang semestinya hanya memperoleh dua jenis surat suara (misalnya), tetapi mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Ketiga, pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS sama ataupun berbeda.

“Yang perlu saya tegaskan, saran perbaikan atau rekomendasi yang keluar oleh jajaran pengawas untuk melakukan PSU, semata-mata untuk memastikan suara yang ada di TPS tersebut murni. Tidak ada suara pemilih yang dianggap ilegal (tidak bersyarat),” katanya.

“Semoga dengan mekanisme ini, publik dapat menerima dengan baik proses maupun hasil dari pelaksanaan pemilu. Yang mana tahapannya saat ini sudah memasuki rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten,” sambung Komisioner Bawaslu Sulsel ini.

Sekadar informasi, Bawaslu Sulsel mengeluarkan rekomenadi PSU di 70 TPS. Namun, hanya 64 di antaranya yang melakukan sesuai tenggang waktu, yakni tidak lebih dari 10 hari pasca pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024. (wan/a/adr)

Penulis: Rusmawandi Rara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *