[Update] Info 100 Tokoh Desak Audit Forensik IT KPU, Tim AMIN Kecewa Komentar Mendagri Soal Kecurangan Pemilu TSM Update 2023

Huntnews.id, JAKARTA—Sebanyak 100 tokoh yang tergabung dalam Gerakan Pemilu Bersih mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait terjadinya berbagai kecurangan dan pelanggaran dalam penyelengaraan Pilpres 2024.

Desakan itu disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat membacakan pernyataan sikap kelompok Gerakan Pemilu Bersih di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Selain audit forensik, kata Din, pihaknya mendesak pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran dalam Pemilu 2024.

“Kami juga mendesak pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifiksi keabsahannya, secara terbuka dan transparan di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan,” ujar Din dikutipdari Inilah.com.

Desakan berikutnya, yaitu penghentian pengumuman hasil hitung cepat (quick count), dan hasil hitung riil (real count) oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah.

Din menekankan, sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pihaknya menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Yang kami yakini tidak bersikap adil, obyektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif,” tegas Din.

Acara ini juga dihadiri mantan Ketua KPK Abraham Samad, Guru Besar FISIP UI Prof. Amir Santoso, mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakabareskrim Irjen Pol (Purn) Anas Yusuf, Ketua Dewan Penasehat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia Prof. Dr. Ahmad Zahro, dan Ekonom Senior Pendiri INDEF Prof. Dr. Didin S Damanhuri.

Sementara itu, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menegaskan mereka tidak terima atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bahwa tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

“Kami dari Timnas AMIN mengajukan keberatan atas pernyataan Mendagri itu,” kata Juru Bicara Timnas AMIN dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Iwan menegaskan, bukan kewenangan Mendagri untuk mengatakan hal tersebut. “Mendagri harusnya menunjukkan sikap netral,” ujarnya.

Terlebih, kata Iwan melanjutkan, perkara ini besar kemungkinan akan berproses di ranah hukum. “Kami meminta pihak-pihak yang tidak terkait proses penegakan hukum Pilpres 2024 menahan diri,” tutut Iwan.

Sebelumnya, Tito mengklaim tidak ada desain kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024. “Tidak ada desain (kecurangan) terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Tito seusai menghadiri acara BNPT di  Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Tito mengakui Pemilu 2024 masih ada kekurangan di beberapa bagian, semisal salah input atau sekadar surat suara yang rusak. “Kalau ada kekurangan sana sini ya mungkin terjadi,” ucap mantan Kapolri ini.

Huntnews.id lantas menyarankan kubu capres-cawapres jika tidak puas atau keberatan terhadap hasil pemilu menggunakan mekanisme resmi.

“Gunakan mekanisme yang ada. Ada bukti, laporkan Bawaslu. Enggak puas Bawaslu ada DKPP, nanti ada proses lain MK (Mahkamah Konstitusi). Gunakan jalur itu,” ujar Tito. (ilo)

Silahkan kirim ke email: [email protected].

Stay connect With Us :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *